Kerusakan lingkungan kini telah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan. Krisis ekologi sudah nyata di depan mata, akibat pembangunan yang tidak mempertimbangan faktor lingkungan sedikit pun.

Semua bagian dari sumber daya alam Indonesia sudah di eksploitasi habis-habisan, hutan, tambang (minyak, batu bara, gas), air, hingga keragaman flora dan fauna. Pulau Kalimantan yang dijuluki sebagai paru-paru dunia, kini sudah tinggal cerita akibat penebangan baik legal maupun ilegal. Secara umum, kecepatan kerusakan hutan Indonesia sangat dashyat. Data yang dilansir Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – Walhi – dalam satu tahun ada 2,4 juta hektar hutan yang hilang. Jika di analogikan secara sederhana, dalam setiap menit ada hutan seluas 6 kali lapangan sepak bola yang hilang!

Akibatnya berdampak negatif kepada masyarakat seperti turunnya mutu lingkungan hidup seperti terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya sumber daya air, hilangnya peran hutan dalam proses siklus ekologis (pengendalian siklus karbon, oksigen, unsur hara, air dan siklus iklim dunia), serta hilangnya biodiversitas. Bencana alam dihasilkan dari habisnya hutan tersebut, banyak menelan korban. Longsor di Sinjai, Karanganyar, dan berbagai daerah lainnya, yang memakan banyak korban jiwa.

Belum lagi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan, baik minyak, batu bara, gas, emas dan sebagainya. Pencemaran yang terjadi di Papua yang diakibatkan oleh penambangan tembaga dan emas oleh Freeport sudah sangat parah. Aktivitas Freeport telah mencemari sungai-sungai yang mengalir di Papua, yang merusak lingkungan bahkan sosial budaya masyarakat Papua. Itu hanya salah satu contoh, masih banyak lagi kasus-kasus rusaknya ekologi akibat sektor ekstraktif ini, hingga yang paling anyar meluapnya lumpur di Sidoarjo akibat pengeboran minyak oleh PT. Lapindo Brantas. Semua itu karena Rp 208.097,40 miliar kontribusi bidang Migas terhadap APBN (tahun 2007), hingga pemerintah terus menggerus habis kekayaan alam Indonesia.

Pencemaran lingkungan diperparah lagi dengan kepulan asap yang berasal dari deru mesin industri yang memang di pacu untuk mengejar target pertumbuhan industri hingga mencapai 8,56% pertahun. Namun pertumbuhan industri telah berdosa, tidak hanya menyebabkan polusi udara, tapi juga mencemari air, polusi suara, hingga menyedot sumber-sumber air masyarakat.

Semua pencemaran lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Paradigma developmentalism yang dianut oleh pemerintah, dengan bertumpu pada sektor ekstraktif dan industri membuat Indonesia menuju pada krisis ekologi, yang ditandai oleh banyaknya kerusakan lingkungan dan bencana akibat hilangnya keseimbangan ekologi.

Angin segar memang berhembus pada tahun 1992, saat KTT Bumi dilaksanakan di Rio De Jeneiro, Brasil, yang menerima paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai agenda politik pembangunan semua negara. Bahkan isu tersebut kembali dibahas dalam World Summit on Sustainable Development, Johanesburg, Afrika Selatan tahun 2002.

Pembangunan berkelanjutan mengidealismekan bahwa dalam pembangunan sebuah negara haruslah terintegrasi dan adanya keseimbangan antara sektor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan disisi ekonomi saja, namun juga mencakup bidang sosial budaya dan lingkungan hidup. Hal ini menjadi titik tekan karena proses pembangunan selama ini telah membuat kehancuran pada nilai-nilai sosial-budaya dan lingkungan hidup, yang membuat masyarakat harus membayar mahal, bukan saja dalam hitungan nilai finansial melainkan juga dalam bentuk kehancuran kekeyaan sosial-budaya dan kekayaan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Hanya saja setelah sekian lama, paradigma pembangunan berkelanjutan dianggap mengalami kegagalan. Indikator sederhana adalah semakin parahnya kerusakan lingkungan. Kegagalan paradigma pembangunan berkelanjutan disebabkan karena prinsip-prinsipnya yang belum dipahami oleh semua negara, termasuk Indonesia. Pardigma pembangunan berkelanjutan juga belum dapat melepaskan diri pada ideologidevelopmentalism yang mengagung-agungkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya pengurasan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin menjadi-jadi, dan kerusakan lingkungan semakin parah.

Disamping itu pemerintah juga masih tidak bisa melepaskan pandangan secara antroposentrisme dalam memperlakukan lingkungan. Antroposentrisme memandang manusia dan kepentingannya merupakan pusat dari sistem alam yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pandangan antroposentrisme ini, segala sesuatu yang ada di alam ini bernilai dan harus diperhatikan sepanjang menunjang dan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Jika pandangan ini terus di gunakan, maka pengabaian terhadap lingkungan akan terus terjadi.

Kini harus terjadi perubahan mendasar terhadap paradigma pembangunan, dalam hubungannya dengan alam. Paradigma pembangunan berkelanjutan yang masih menggunakan pandangan antroposentris dalam memandang alam sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Arne Naess filusuf asal Norwegia, menawarkan apa yang disebutnya ”keberlanjutan ekologi” sebagai ganti paradigma pembangunan berkelanjutan.

Paradigma keberlanjutan ekologi ini dapat berhasil apabila terjadi perubahan mendasar pada kebijakan ekonomi politik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Secara global, keberlanjutan ekologi ini dapat tercapai apabila kebijakan di tingkat global benar-benar melindungi kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan di planet ini.

Sasaran utama dari paradigma keberlanjutan ekologi ini bukanlah pembangunan, tapi mempertahankan dan melestarikan ekologi dan seluruh kekayaannya. Dengan begitu pengembangan kehidupan ekonomi dilakukan sekaligus melestarikan ekosistem disekitarnya. Tolok ukur keberhasilan paradigma ini bukanlah indikator material, tetapi pada kualitas hidup yang dicapai dengan menjamin kehidupan ekologis, sosial-budaya dan ekonomi secara proporsional. Gaya hidup yang dibangun tidak lagi gaya hidup yang didasarkan pada produksi dan konsumsi yang berlebihan, melainkan pada apa yang disebut Arne Naess sebagai ”simple in means, but rich in ends, ” bukan having more tapi being more (Keraf, dalam Etika Lingkungan, 2002).

Paradigma keberlanjutan ekologi ini juga memerlukan perubahan watak manusia yang mendiami bumi ini. Jika sebelumnya manusia dipandang sebagai pusat dari alam, dan apa yang ada di alam digunakan untuk memuaskan kepentingan-kepentingan manusia, maka watak manusia harus dirubah ke arah ekosentrisme. Ekosentrisme berpandangan bahwa semua elemen yang ada dalam alam ini saling berhubungan, baik mahluk hidup maupun benda mati. Semua kehidupan, mahluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya memiliki nilai dalam dirinya masing-masing, terlepas apakah dia bernilai bagi manusia atau tidak.

Untuk memperbaiki dan mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik dimasa depan, diperlukan gerakan dari semua elemen. Tidak hanya pemerintah seluruh negara di dunia, melainkan juga tiap umat manusia di muka bumi ini. Sudah saatnya kita nyatakan tidak pada kerusakan lingkungan, dan bergerak maju untuk menjamin keberlanjutan ekologi. Selamat hari lingkungan hidup se dunia.

About these ads