Kerusakan lingkungan kini telah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan. Krisis ekologi sudah nyata di depan mata, akibat pembangunan yang tidak mempertimbangan faktor etika lingkungan sedikit pun.

Semua bagian dari sumber daya alam Indonesia sudah di eksploitasi habis-habisan hutan, tambang (minyak, batu bara, gas), air, hingga keragaman flora dan fauna. Pulau Kalimantan yang dijuluki sebagai paru-paru dunia, kini sudah tinggal cerita akibat penebangan baik legal maupun ilegal. Secara umum, kecepatan kerusakan hutan Indonesia sangat dashyat. Data yang dilansir Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – Walhi – dalam satu tahun ada 2,4 juta hektar hutan yang hilang. Jika di analogikan secara sederhana, dalam setiap menit ada hutan seluas 6 kali lapangan sepak bola yang hilang!

Akibatnya berdampak negatif kepada masyarakat seperti turunnya mutu lingkungan hidup seperti terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya sumber daya air, hilangnya peran hutan dalam proses siklus ekologis (pengendalian siklus karbon, oksigen, unsur hara, air dan siklus iklim dunia), serta hilangnya biodiversitas. Bencana alam dihasilkan dari habisnya hutan tersebut, banyak menelan korban. Longsor di Sinjai, Karanganyar, dan berbagai daerah lainnya, yang memakan banyak korban jiwa.

Belum lagi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan, baik minyak, batu bara, gas, emas dan sebagainya. Pencemaran yang terjadi di Papua yang diakibatkan oleh penambangan tembaga dan emas oleh Freeport sudah sangat parah. Aktivitas Freeport telah mencemari sungai-sungai yang mengalir di Papua, yang merusak lingkungan bahkan sosial budaya masyarakat Papua. Itu hanya salah satu contoh, masih banyak lagi kasus-kasus rusaknya ekologi akibat sektor ekstraktif ini, hingga yang paling anyar meluapnya lumpur di Sidoarjo akibat pengeboran minyak oleh PT. Lapindo Brantas. Semua itu karena Rp 208.097,40 miliar kontribusi bidang Migas terhadap APBN (tahun 2007), hingga pemerintah terus menggerus habis kekayaan alam Indonesia.

Pencemaran lingkungan diperparah lagi dengan kepulan asap yang berasal dari deru mesin industri yang memang di pacu untuk mengejar target pertumbuhan industri hingga mencapai 8,56% pertahun. Namun pertumbuhan industri telah berdosa, tidak hanya menyebabkan polusi udara, tapi juga mencemari air, polusi suara, hingga menyedot sumber-sumber air masyarakat.

Melihat deretan kecil kasus-kasus lingkungan diatas, tak bisa disangkal lagi bahwa kerusakan ekologi yang terjadi saat ini, bersumber dari perilaku manusia. Tidak hanya perilaku orang perorang, namun juga pemimpin pemerintahan, birokrasi, dan juga pelaku-pelaku pengusaha. Bahkan dapat dikatakan kasus-kasus lingkungan yang terjadi dapat dikatakan sebagai persoalan moral, persoalan perilaku manusia dan negara bangsa dalam melakukan manipulasi yang merugikan kepentingan orang lain dan juga lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan etika dan moralitas untuk mengatasinya sebagai kaidah atau norma yang melandasi perilaku manusia.

Menurut Arne Naess dalam Etika Lingkungan yang ditulis oleh Sony Keraf, krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Dibutuhkan sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta.

Krisis lingkungan yang kita alami saat ini sebenarnya bersumber dari kesalahan fundamental-filosofis dalam cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya, kekeliruan cara pandangan ini melahirkan prilaku yang keliru terhadap alam. Inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang kita alami sekarang ini.

Dari Antroposentrisme Menuju Biosentrisme dan Ekosentrisme

Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antroposentrisme. Sebuah pandangan yang meyakini bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekadar alat pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar, di atas dan terpisah dari alam. Bahkan manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja terhadap alam. Cara pandang ini melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada diri manusia.

Kesalahan fundamental dari pandangan ini adalah menganggap manusia hanya sebagai mahluk sosial, yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. Dalam pemahaman ini manusia berkembang menjadi dirinya dalam interaksi dengan sesama manusia di dalam komunitas sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai mahluk ekologis yang indentitasnya ikut dibentuk oleh alam.

Kemudian, anggapan bahwa etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Jadi, yang disebut sebagai norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakuannya bagi manusia. Dalam pemahaman ini hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara moral, berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Etika tidak berlaku bagi mahluk lain di luar manusia.

Kesalahan pandang yang fatal ini membuat kita salah dalam memperlakukan alam. Alam hanya dipandang sebagai pemuas dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini sangat jelas tercermin pada tindakkan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai negara bangsa. Bahkan negara menggunakan kekuasaannya membuat kebijakan yang merestui perusakan lingkungan, untuk menyedot sumber daya alam. Dengan teknologi yang dimilikinya melakukan perusakan serta pencemaran terhadap alam. Semua itu demi kepuasan manusia, demi kepentingan ekonomi manusia.

Lalu kemana perubahan pandangan dan paradigma yang seharusnya kita tuju? Perubahan paradigma yang juga kritik terhadap etika antroposentrisme dilakukan oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme. Bagi biosentrisme dan ekosentrisme manusia tidak hanya dipandang sebagai mahluk sosial. Manusia harus dipahami sebagai mahluk biologis, mahluk ekologis. Manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh dan penuh, tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas ekologis. Manusia merupakan mahluk yang kehidupannya tergantung dan terkait dengan semua kehidupan lain di alam semesta.

Manusia bukanlah mahluk yang berada di luar, di atas dan terpisah dari alam, manusia berada dalam alam dan terkait serta tergantung dari alam dan seluruh isinya. Artinya manusia dibentuk oleh dan merealisasikan dirinya dalam alam. Alam membentuk dirinya sebagaimana ia sendiri ikut membentuk alam. Oleh karena itu, bagi biosentris dan ekosentris, komunitas biotis atau komunitas ekologis mempunyai peran penting, bahkan lebih penting dari komunitas sosial. Semua kehidupan, mahluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya memiliki nilai dalam dirinya masing-masing, terlepas apakah dia bernilai bagi manusia atau tidak.

Oleh sebab itu etika bagi kalangan biosentris maupun ekosentris tidak hanya berlaku bagi manusia, tapi juga bagi semua mahluk hidup. Manusia juga dituntut untuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua kehidupan di alam semesta, bahkan semua entitas yang abiotis. Dengan tanggung jawab pribadi maupun bersama, setiap orang terpanggil untuk memelihara alam semesta ini sebagaimana milik pribadinya.

Untuk mewujudkan perubahan cara pandang secara radikal tersebut, Arne Naess, kembali memberikan pendapat. Menurutnya ada empat tingkatan komponen yang membentuk satu kesatuan pola laku sebagai sebuah gerakan moral. Pertama, berisikan premis-premis, norma-norma dan asumsi deskriptif yang paling fundamental. Premis-premis ini bisa diartikan sebagai visi yang dijadikan petunjuk arah bagi kehidupan. Kedua, adanya platform pemersatu gerakan, yang memungkinkan semua orang terdorong melakukan aksi bersama. Pada tingkatan ketiga, adanya hipotesis umum, yang merupakan pola perilaku umum dalam berhubungan dengan lingkungan, tentunya sejalan dengan inspirasi dan platform yang telah dirumuskan sebelumnya.Kempat, aksi nyata yang digerakkan oleh ketiga tingkatan diatas. Termasuk juga dalam hal ini adalah adanya aturan-aturan khusus yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, serta keputusan-keputusan praktis yang diambil dalam setiap situasi khusus.

Dengan berdasar pada empat komponen diatas, maka setiap tindakan yang memiliki dampak pada lingkungan haruslah berprinsip bahwa tindakan itu untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Bonum commune muncul sebagai hasil dari maksud, upaya, dan tindakan yang sengaja dipilih atau tidak dipilih oleh pemegang otoritas dalam menangani pokok-pokok yang menyangga kehidupan bersama, tentu saja bukan hanya untuk manusia tapi juga ekologi.

Lalu, kebijakan yang diambil secara pribadi atau pemegang kekuasaan dengan kebijakannya sudah memperhatikan prinsip bonum commune? Apakah kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan lingkungan sudah mendasar pada etika biosentris dan ekosentris? Jika semua itu dilakukan, tentunya alam tak akan murka dengan segala bencananya kepada kita.

(Pernah dimuat di Majalah Toegoe Walhi DIY)