Judul              : Pembangunan Yang Meminggirkan Desa

Penulis : Tim IRE

Editor : AAGN. Ari Dwipayana dan Krisdyatmiko

Penerbit : IRE Yogyakarta

Tebal : xxxiv + 370 Halaman

cover-buku-121Desa sejak lama menjadi obyek kebijakan pembangunan dan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari pemerintah Orde Baru yang berpijak pada konsep Trilogi pembangunan (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan), dengan berbagai program pembangunan. Di atas kertas, semua kebijakan dan program pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia untuk membuat pemerintahan desa lebih modern, mengubah wajah fisik desa, memberikan layanan sosial kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat maupun membangun ketahanan sosial desa dan lain-lain.

Program pembangunan desa secara terpadu untuk mengantaskan desa-desa dari keterbelakangan pun dilakukan. Mulai dengan revolusi hijau, program penanggulangan kemiskinan, program Inpres Desa, Inpres Kesehatan, Inpres Pendidikan, maupun program sektoral lain. Bahkan hampir setiap departemen di Jakarta memiliki program untuk desa. Hanya saja tingkat keberhasilan dari program-program ini sangat kecil, jika tidak mau dikatakan gagal. Derajat hidup orang desa tidak bisa diangkat secara memadai, kemiskinan selalu menjadi penyakit yang setiap tahun dijadikan komoditas proyek birokrat. Petani selalu menjerit karena produk pertanian selalu rendah, namun harga pupuk makin melangit.

Meski mengalami kegagalan, agenda pembangunan desa tetap berjalan. Inovasi baru terhadap program-program pembangunan desa dilakukan. Seiring dengan hal tersebut bergulir juga otonomi daerah yang ditandai dengan terbitnya UU 22/1999 yang kemudian diganti dengan UU 32/2004. Otonomi daerah memberikan kesempatan dan harapan kepada desa untuk mengangkat harkat dan derajatnya. Masyarakat desa menginginkan dengan otonomi daerah pembangunan lebih banyak diarahkan pada desa-desa sebagai basis masyarakat berada serta komunitas-komunitas terkecil.

Gagalnya kebijakan dan pengaturan tentang desa selama ini disebabkan oleh sedikitnya enam persoalan. Pertama persoalan paradigma atau cara pandang terhadap desa. Selama ini pemerintah tidak mengusung pembaharuan desa untuk membawa perubahan desa menuju kondisi yang lebih sejahtera, adil, otonom, mandiri dan demokratis. Sebaliknya pemerintah menempuh jalan korporatisasi politik untuk menciptakan stabilitas politik desa, memperkuat birokratisasi dan kontrol politik untuk membuat loyalitas pemerintah desa, membuka ruang-ruang bagi penetrasi modal ke desa, serta ”membuang” berbagai bantuan ke desa yang terkesan sangat populis.

Kedua, kekeliruan dalam orientasi pembangunan desa. Pembangunan yang selama ini menjadi sindrom masyarakat Indonesia, lebih diorientasikan ke penampilan fisik-material, bukan pada social sustainability. Di tingkat desa, pembangunan desa berarti pembangunan fisik. Ukuran keberhasilan pembangunan desa adalah penampilan fisik dan kekayaan, yang kemudian juga menjadi ukuran sukses bagi kehidupan masyarakat. Selain itu pembangunan juga diarahkan kepada pembangunan nonmaterial (spiritual), dalam bentuk jargon iman dan taqwa, tapi hanya sebatas ritual-seremonial.

Ketiga, belum adanya pengaturan (UU) yang betul-betul berpihak kepada desa, dan berbagai bentuk pengaturan yang menyangkut tentang desa tampak sangat tumpang tindih. Keempat, kebijakan dan pengaturan desa ditempuh secara sentralistik dan seragam. Meski Indonesia telah lama menerapkan model perencanaan dari bawah (bottom-up). Berbagai program pembangunan desa, misalnya, masih banyak yang bersifat top down, tidak disatukan dengan agenda desentralisasi.

Kelima, desain berbagai kebijakan dan program pembangunan desa tidak ditetapkan secara berkelanjutan, melainkan menyerupai patahan-patahan proyek jangka pendek. Kita tidak mempunyai kerangka pengaturan tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan, melainkan pola pengaturan yang darurat dan sering terjadi bongkar pasang proyek. Dulu ada Impres Bantuan Desa, kemudian IDT, muncul lagi PPK, P2PMD, PMPD, dan yang terakhir PNPM. Diantara program-program tersebut tidak terlihat integrasi dan sinergi.

Keenam, pendekatan sektoral cenderung gagal menciptakan integrasi dan sinergi dalam kebijakan pembangunan. Berbagai program sering tumpang tindih yang membuat tidak efektif dan inefesien.

Demikianlah gambaran pembangunan desa hasil penelitian yang berhasil dituangkan dalam sebuah buku berjudul Pembangunan Yang Meminggirkan Desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute for Research and Empowerment (IRE) di tujuh desa di kabupaten yang berbeda. Buku ini banyak memberikan informasi kepada kita akan pengalaman-pengalaman lokal dalam proses melepaskan desa dari ketertinggalan. Ada cerita sukses, namun tidak sedikit juga kritik-kritik terhadap titik lemah dalam paradigma, desain dan implementasi pembangunan desa.

Dalam buku ini dipaparkan hasil penelitian tentang pembangunan masuk desa, di tujuh desa di tujuh kabupaten di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY, yang hingga sekarang dihimpit kemiskinan. Letak geografis yang berada di daerah pengunungan membuat daerah ini selalu saja di hantam bencana kekeringan. Pendapatan masyarakat yang rendah, sebagaian besar harus dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Tak heran kemiskinan belum mau lepas dari daerah ini. Padahal program-program pembangunan dengan kucuran dana yang besar telah dilaksanakan di kabupaten ini.

Beragam proyek pembangunan yang didanai lembaga donor internasional, LSM, hingga program-program yang didilakukan pemerintah dengan skema APBN belum mampu menanggulangi kemiskinan. Program-program pembangunan sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi akibat program-program yang dijalankan dalam proses pengentasan desa tertinggal, dilakukan tanpa perencanaan yang melibatkan masyarakat desa. Aspirasi masyarakat di tingkat desa kandas di tingkat kabupaten, akibat kepentingan elit dan ego sektoral. Mekanisme pembangunan desa yang demikian membuat desa semakin terpinggirkan. Dimensi natural, kultural dan struktural menjadi satu melanggengkan kemiskinan di Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul menjadi contoh nyata dari sebuah proses pembangunan yang hanya berorientasi pada proyek sesaat.

Melihat gambaran yang sampaikan dalam buku tersebut, langgengnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebagian besar desa di Indonesia, memerlukan arah dan kerja-kerja yang sama sekali baru, sebagai bentuk transformasi dari masa lalu yang usang kepada masa depan yang menjanjikan. Masa depan desa tanpa kemelaratan, kemiskinan dan penindasan akan dicapai dengan tiga fondasi, pertama keadilan, dimana tidak ada dominasi, eksploitasi manusia atas manusia, dan pemerataan dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia.

Demokrasi menjadi fondasi kedua, yang menunjuk pada suatu kondisi dalam mana proses pengambilan kebijakan tidak dilakukan dengan cara paksa, militeristik, kekerasan dan segala bentuk tekanan yang mengabaikan dialog. Fodansi ketiga adalah kemajuan, menunjuk pada suatu kondisi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi di desa berkembang pesat, dan menjadi salah satu kekuatan yang mengubah wajah desa. Desa masa depan bukan lagi deas dengan segala kekumuhannya, melainkan desa yang berkembang pesat dan menjadi pelopor peradaban baru (Dadang Juliantara: 2002).

Mengentaskan ketertinggalan desa dalam proses pembangunan fisik maupun sosial diperlukan usaha keras. Rakyat desalah yang berdaulat secara politik, sosial-budaya, dan ekonomi, sehingga transformasi menuju desa tanpa kemiskinan, kemelaratan dan penindasan akan tercapai.

*Penulis: Pegiat LAPERA Indonesia